Mamuju, 77news.id – Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi dan Premanisme dengan tegas mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera menindaklanjuti laporan polisi dengan nomor: LP/B/228/VI/2025/SPKT/RESTAMAMUJU/SULBAR tanggal 14 juli 2024 dalam perkaka tindak pidana penganiayaan, yang menjadi korban ialah mahasiswa salah satu massa aksi saat berlangsungnya unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Mamuju.
Berdasarkan laporan korban, peristiwa tersebut tidak hanya melibatkan tindakan kekerasan secara fisik oleh oknum anggota DPRD inisial AT,namun juga pengeroyokan dilakukan oleh oknum satpol .
Kami mengecam segala bentuk kekerasan terhadap setiap warga negara yang menyuarakan aspirasi secara sah dan konstitusional,Tidak boleh ada impunitas! APH harus bertindak tegas, transparan, dan tidak pandang bulu,”.Terangnya
Ikra Selaku kordinator AMARAH menilai jangan sampai lambatnya penetapan tersangka dalam kasus ini dapat mencederai kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum, sekaligus memberi ruang bagi praktik kekerasan secara berantai diruang demokrasi .
kami mendesak Kapolres Mamuju dan jajarannya untuk segera menetapkan tersangka dan menangkap inisial AT,atas dasar alat bukti dan laporan yang telah disampaikan korban,dan videonya jelas viral di media sosial,”.Tegas AMARAH
Yang disuarakan didepan DPRD adalah masalah hukum dan penegakan keadilan, sehingga yang semestinya menemui massa aksi adalah Komisi III DPRD yang membidangi hukum, namun faktanya, yang justru turun adalah sebagian anggota Komisi I yang tidak memiliki kewenangan dalam isu yang disuarakan,”.Katanya
Lebih ironis, anggota Komisi I tersebut bukan hanya hadir di luar kapasitasnya, tetapi juga diduga melakukan tindakan penganiayaan yang memicu terjadinya dugaan pengeroyokan terhadap salah satu massa aksi sehingga menimbulkan korban.
Oleh sebab itu, kami mendesak Badan Kehormatan DPRD agar tidak menutup mata, BK DPRD wajib segera menggelar sidang etik dan memberi sanksi tegas bahkan PAW terhadap inisial AT.
AMARAH akan terus mengawal proses hukum ini sampai tuntas, kemudian juga kami tidak akan berhenti bersuara sebelum ASN korup di PTDH oleh Bupati Mamuju,”.Tutupnya
Editor By Bima S
